Informasi

Kawasan Kumuh di Jepara Semakin Berkurang, Tinggal 67,73 Ha

JEPARA – Dari data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Disperkim), kawasan kumuh yang ada di Kota Ukir terus mengalami penurunan karena intervensi atau upaya penanganan kawasan kumuh oleh pemerintah kabupaten

Menurut Kepala Disperkim Jepara Hartaya melalui Kabid Kawasan Permukiman Endro Wahyu Purwanto dari total wilayah 102,000 hektare sebanyak 67,73 hektare masih masuk dalam kawasan kumuh. Namun demikian, luasan tersebut mengalami penurunan setiap tahunnya.

“Untuk kawasan kumuh di Jepara, setiap tahun mengalami penurunan. Ini tidak lepas dari upaya intervensi yang dilakukan pemerintah daerah,” ungkap Endro, pada Kamis 6 Juli 2023, di kantornya.

Penurunan karena intervensi atau upaya penanganan kawasan kumuh oleh pemerintah kabupaten

Diungkapkan Endro, sebelumnya luasan kawasan kumuh di Jepara mencapai 102,76 hektare (2019). Kemudian menurun menjadi 84,07 hektare (2021), dan data terakhir yaitu 67,73 hektare (2022). Untuk tahun ini, tentu lebih sedikit setelah dilakukan intervensi kawasan kumuh di Jepara.

Dikatakan, upaya penanganan kawasan kumuh, yang semula bertumpu pada program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, per Februari 2023, telah diambil alih oleh Pemkab Jepara.

Tahun ini, Pemkab Jepara menganggarkan sedikitnya Rp1,650 miliar untuk penanganan kawasan kumuh. Alokasi anggaran tersebut akan difokuskan untuk penanganan dan penataan drainase di kelurahan Saripan, penatan jalan dan drainase di Desa Wedelan, Kecamatan Bangsri, penataan jalan lingkungan di Kelurahan Jobokuto, serta penataan pedestrian jalan di Kelurahan Bulu.

Luasan kawasan kumuh mengalami penurunan setiap tahunnya

“Tahun depan untuk penanganan kawasan kumuh kita dapat anggaran Rp200 juta. Kami sudah mengajukan untuk tambahan anggaran penanganan. Karena sesuai target Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023 – 2026, terjadi pengurangan kawasan kumuh 1 hektare setiap tahunnya,” kata dia.

Juga dilaksanakan penataan saluran drainase dan jalan lingkungan yang berlokasi di Desa Karimunjawa, serta pembangunan jalan lingkungan dan saluran drainase untuk mengurangi kekumuhan. DPUPR juga telah melakukan percepatan penyediaan air bersih yang layak bagi masyarakat dengan menambah suplai air baku serta jaringan perpipaan langsung ke rumah-rumah untuk meminimalkan kontaminasi kualitas airnya. Ada 100 rumah mendapatkan jaringan SR pada tahun 2022. Pada tahun ini juga dilaksanakan pembangunan jaringan distribusi di Kemojan.

Penataan kawasan kumuh di Jepara

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jepara Farikhah Elida menambahkan, khusus untuk pengelolaan sampah dari rumah sudah dijemput dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) kurang lebih 400 rumah. Tahun ini ada kegiatan optimalisasi TPA Karimunjawa, yang kegiatannya meliputi pembuatan senderan, sarpras (alat berat, mini dump) serta pembuatan hangar. Bumdes juga melayani penjemputan sampah dari hotel dan restoran.

“Semua itu adalah upaya Pemerintah Kabupaten Jepara dalam pengentasan kekumuhan melalui percepatan penyediaan sarpras persampahan serta pengelolaan persampahan,”ujar Elida. (sumber:suarabaru.id)

By , ago

Kegiatan Dropping Air Bersih Di Rusus Nelayan Kedungmalang Jepara

JEPARA – Sejumlah desa di Kabupaten Jepara mulai kesulitan air bersih akibat kemarau tahun ini. Salah satunya di Desa Kedungmalang Kecamatan Kedung.

Menyikapi hal itu, Warga Desa Kedungmalang Kecamatan Kedung mengadu ke Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta. Momen tersebut terlihat saat Edy Supriyanta mendampingi Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setyawan droping air bersih di Desa tersebut.

Kegiatan droping air bersih dalam rangka memperingati hari Bhayangkara ke-77. Proses penyaluran air bersih berlangsung di halaman Pendopo Rumah Khusus (Rusus) Nelayan Kedungmalang, Senin (19/6/2023).

Hadir dalam kegiatan tersebut Forkompinda, Kepala Perangkat Daerah, Forkompincam, dan para warga.

Perwakilan warga Kedungmalang, Aris menuturkan, kesulitan air bersih sudah dialami selama 5 tahun. Terutama yang berada di Rusus dan dihuni 90 kartu keluarga (KK).

Menurut Aris, instalasi dari Perusahaan Air Minum Tirta Jungporo (PDAM) ada 10 jaringan dan hanya tersisa 1 saja. Sehingga tidak mencukupi untuk seluruh warga. Dia berharap, agar ada solusi dari Pemkab Jepara, minimal didroping air bersih 1 hari sekali.

“Kami sangat kesulitan air bersih. Bahkan harus bergantian mengambil air dari PDAM semalaman. Semua warga berharap, kehadiran Bapak Pj. Bupati membawa angin segar dan warga tidak lagi kesulitan air bersih,”tuturnya.

Tidak hanya itu, persoalan tentang daya listrik juga disampaikan warga lainnya, Bukori. Selama ini daya listrik yang ada di Rusus 900 Kwh. Warga Rusus merasa keberatan dan terbebani.

“Selain air bersih, kami juga mohon agar daya listrik yang semula 900 Kwh menjadi 450 Kwh. Supaya beban warga yang mayoritas nelayan ini ringan, meski kami sewa Rusus sudah disubsidi dan membayar 130ribu per bulan,”kata Bukori.

Menanggapi keluhan tersebut, Pj. Bupati Jepara Edy Supriyanta akan mengambil langkah menyelesaikannya. Pihaknya akan membuat surat kepada Dirut PDAM, jaringan instalasi yang rusak untuk segera diperbaiki.

Cara lain yang bisa ditempuh menurut Edy Supriyanta dengan membuat penyaringan air payau. Sedangkan masalah listrik, Edy Supriyanta akan meminta kepada PLN UPJ Wilayah Kudus, supaya daya yang 900 Kwh diturunkan menjadi 450 Kwh.

“Untuk air bersih dan listrik akan saya selesaikan. Silahkan catat nomor HP saya dan Pak Kapolres (sambil membacakan nomor handphone). Kalau ada persoalan, laporkan saya dan akan segera ditindaklanjuti,” ucap Edy Supriyanta.

Petinggi Kedungmalang Mustafiyatun mengaku senang dengan kehadiran Pj. Bupati Jepara Edy Supriyanta. Dia dan warga lainnya sangat berharap, agar permasalahan air bersih di desanya bisa teratasi.

Pada kesempatan itu, Pj. Bupati Jepara Edy dan Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setyawan serta Forkompinda yang lain mendroping air bersih 24 ribu liter kepada warga Kedungmalang. 6000 liter dari Water Canon milik Polres, 2 tangki dari BPBD 10000 liter, dan dar PDAM 2 tangki 8000 liter. Selain itu, Polres Jepara juga membagikan 20 paket sembako.(sumber:liputan7.id)

By , ago

Rusunawa Pulodarat Siap Difungsikan Bulan Depan

 

PECANGAAN,  – Rumah susun sewa (rusunawa) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Pulodarat rencananya mulai bisa difungsikan bulan depan. Masyarakat bisa menempati hunian tersebut dengan tarif sewa.Harganya, untuk lantai 1 dan 2 Rp 600 ribu perbulan. Sementara untuk hunian lantai 3 harga sewanya Rp 550 ribu perbulan.

Sejauh ini aset rusunawa tersebut masih dalam masa pemeliharaan. Dan belum diserahkan untuk Pemkab Jepara. Namun, bisa difungsikan dengan sistem pinjam pakai.

Sistemnya, Disperkim Jepara berkirim surat untuk meminjam aset tersebut ke Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) untuk bisa memfungsikanya. ”Tinggal menunggu surat itu turun kapan. Paling tidak Oktober sudah mulai penempatan,” ujar Kepala Disperkim Jepara Hartaya.

Spesisifikasi Rusunawa Pulodarat terdiri dari 3 lantai. Beridri di atas seluas 7.400 meter persegi. Terdapat 44 unit hunian tipe 36. Ada dua kamar tidur, satu kamar mandi. Adapula dapur dan ruang tamunya. Selain itu, para penghuni juga disediakan fasilitas meubeler lengkap. Mulai dari tempat tidur hingga lemari. Tiap hunian dapat aliran listrik berkekuatan 1.300 VA. Di lantai satu juga terdapat dua hunian untuk penyandang disabilitas.

Syarat menjadi penghuni di Rusunawa Pulodarat adalah penduduk Jepara. Syarat lainnya telah berkeluarga dengan penghasilan maksimalnya Rp 2,5 juta. Dan yang utama pendaftar belum memiliki rumah.

Saat ini pendaftaran untuk jadi penghuni rusunawa masih buka. Hingga kemarin ada sekitar 13 orang yang telah mendaftar untuk jadi penghuni rusunawa. Pendaftarannya bisa lewat online lewat laman bit.ly/daftarpenghuni-rusunmbr-jpr dengan menyertakan beberapa berkas mulai dari KTP hingga surat pernyataan. Atau bisa juga datang langsung ke kantor pengelola UPT Rusus dan Rusunawa Disperkim Jepara di Rusunawa Blok B lantai 1 Jalan Kyai Mojo, Kelurahan Jobokuto, Jepara. (sumber:radar kudus)

By , ago

Pelatihan Pemasangan Ruspin di Perumahan Komunitas Seguyub Rusunawa Jepara

 

Jepara (17/06/2021) Pada TA. 2021 Kabupaten Jepara mendapatkan alokasi bantuan rumah swadaya sebanyak 47 unit dengan nilai bantuan sebesar Rp 35 juta per penerima bantuan (PB) dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kriteria yang digunakan oleh Disperakim Provinsi dalam memverifikasi PB terpilih adalah masuk data PBDT atau DTKS yang telah diusulkan pada tahun 2020. Selain itu, PB juga harus tergabung dalam sebuah komunitas dan telah memiliki lahan sebagai persyaratan swadaya.
Sebanyak 47 PB di Kabupaten Jepara merupakan penghuni Rusunawa yang telah lama menghuni dengan sistem sewa dan tergabung dalam komunitas Seguyub Rusunawa. Bantuan senilai 35 juta berupa panel Ruspin dan bahan material lainnya disalurkan dari APBD Provinsi Jawa Tengah langsung ke rekening masing-masing PB.

Demi kelancaran pelaksanaan pembangunan rumah maka Disperakim Provinsi dengan fasilitasi Disperkim Kabupaten Jepara melaksanakan Pelatihan Pemasangan Ruspin, mengingat Ruspin merupakan teknologi yang belum banyak dikuasai oleh tukang bangunan pada umumnya.

Pada pelatihan yang diselenggarakan pada Kamis tanggal 17 Juni 2021 di lahan komunitas Desa Kedungcino ini, hadir secara pribadi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Ir. Arief Djatmiko, M.A, Kabid Perumahan Sri Wiharnanto, ST. MT dan Kasi Perumahan Umum Andi Setiawan, ST. serta beberapa tim teknis yang menangani. Sedangkan dari Disperkim Kabupaten Jepara diwakili oleh Sekdin Suhendro, SH, MH, Kabid lama Ir. Anisah Salmah, MT., Kasi PSU Sri Agung Pamoeji, SE. dan Ka Subag UP Muh. Harun serta beberapa TFL yang nantinya akan membantu mendampingi pelaksanaannya sebelum disediakan TFL dari provinsi.

Pembangunan rumah dengan panel Ruspin tidak membutuhkan waktu lama, karena pemasangan untuk 1 unit rumah hanya membutuhkan waktu kurang lebih 3 hari dilanjutkan dengan pemasangan bata ringan/tembok keliling dan atap. Berdasarkan pengalaman di Kecamatan Welahan pada tahun 2020 untuk 1 unit rumah dibutuhkan waktu 2 minggu. Selain lahan, PB juga harus berswadaya pondasi atau umpak dan finishing rumah sesuai kemampuan.

Setelah pelatihan, acara dilanjutkan dengan fasilitasi penandatanganan kontrak antara PB dengan penyedia bahan material (TB=Toko Bangunan). Demi menjaga agar tidak terjadi kerumunan, maka kontrak ditandatangani secara simbolis oleh perwakilan ketua komunitas Sdr. Dwi Susanto dan anggota Ahmad Rozak. (Ir. Anisah Salmah, MT)

By , ago

Pemkab Jepara Gelar Pelatihan Jurnalistik Admin Website OPD…

 

Jepara (25/03/2021). Selama dua hari, Kamis dan Senin (25  dan 29/3/2021), admin website perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara, mengikuti pelatihan teknis pengisian konten informasi. Dalam acara yang  digelar di Aula Sultan Hadlirin, Gedung OPD Bersama itu, mereka dilatih teknik penulisan berita dan implementasi aplikasi website. Dengan cara itu, kualitas sajian informasi kegiatan dinas portal resmi Pemkab Jepara diharapkan semakin meningkat.

Diharapkan dengan diadakannya pelatihan penulisan web admin OPD ini masing-masing admin web menjadi lebih paham dan mampu melaksanakan tugasnya dalam mengelola web OPD, sehingga informasi tentang kegiatan masing-masing SKPD dapat di informasikan kepada masyarakat dengan penulisan yang benar sesuai dengan kaidah jurnalistik. Sehingga apa yang menjadi tuntutan undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat tercapai.

Dalam Kegiatan  tersebut Peserta Diberi materi teknik penulisan berita dan implementasi aplikasi website, admin situs resmi perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemkab Jepara,  Selain itu Admin Web juga mendapat pelatihan teknis pengisian konten oleh Diskominfo Kabupaten Jepara.   “Dari pelatihan ini, kami berharap kualitas sajian informasi di situs jeparakab.go.id semakin meningkat,” kata Kepala Diskominfo Kabupaten Jepara Arif Darmawan saat menyebut tujuan pelatiah tersebut

Disperkim juga mendapatkan undangan untuk menghadiri acara ini, dan diwakili oleh admin website Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Jepara. Dalam acara ini diberikan materi mengenai teknik menulis sesuai dengan aturan jurnalistik oleh Sulismanto dari Majalah Gelora Bumi Kartini, juga materi mengenai pengelolaan website oleh Anto Eko Wijaya dari Diskominfo.

Hasil dari pelatihan penulisan konten tersebut diharapkan dapat mengangkat citra OPD di mata umum dengan secara rutin menyajikan informasi yang aktual dan berbobot di tengah hoax yang saat ini beredar luas di media sosial. “Agar konten lebih menarik, jangan lupa memasukkan unsur 5W+1H di paragraf pertama dan pastikan judul hanya terdiri dari beberapa kata saja namun mewakili isi berita,” kata Sulismanto, wartawan majalah Gelora. Diskominfo Kabupaten Jepara selaku Panitia Pelaksana tetap menerapkan protokol kesehatan Covid19.

 

 

By , ago

Acara Pelepasan Sekretaris Disperkim Bapak. Ngadimin ST, MM Sebagai Kabag. Umum Setda Jepara dan Penyambutan Bapak Suhendro, SH, MH Sebagai Sekretaris Disperkim

Jepara (Senin, 15/02/2021), Disperkim Kab. Jepara menyelenggarakan acara pelepasan  Sekretaris Disperkim Bapak  Ngadimin ST, MM yang pindah tugas menduduki Jabatan baru sebagai Kepala Bagian Umum Setda Jepara, acara ini dihadiri oleh seluruh Karyawan dan Karyawati Disperkim Jepara.

Acara pelepasan ini berlangsung dalam suasana kesederhanaan dan kekeluargaan, acara ini dibuka oleh Kasubag Umum Dinas Disperkim Kab. Jepara,  Bapak Muh. Harun , dengan memberi sambutan berupa pesan dan do’a, mudah-mudahan karya-karya beliau dapat kita teruskan dan selama pengabdiannya akan dicatat oleh Allah SWT sebagai amal ibadah, pada kesempatan ini tentunya atas nama pribadi dan kedinasan memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam bergaul selama ini terjadi hal hal yang kurang berkenan kepada Bapak Ngadimin ST, MM Sementara itu dalam sambutannya Sekretaris Disperkim (Bapak Ngadimin) mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai yang telah mendukungnya selama menjabat , mohon doanya mudah-mudahan ditempat yang baru nanti bisa melaksanakan tugas dengan baik,

 Acara berikutnya yaitu perkenalan dan sambutan dari Bapak Sekretaris Disperkim yang baru Bapak Suhendro, SH, MH . Beliau memberi sambutan perkenalan  untuk karyawan dan karyawati Disperkim Jepara agar senantiasa mendukung beliau dalam melaksanakan tugas menggantikan Bapak Ngadimin Sebagai Sekretaris. Acara diakhiri dengan ramah-tamah, foto bersama dengan tetap memperhatikan standar protokol kesehatan covid19. (kangmashadi disperkim)

By , ago

SATU KESEPAHAMAN, SATU RENCANA, SATU DATA BERSAMA KOTAKU BKM BINA MULYA UTAMA KEL.BULU KEC. JEPARA KAB. JEPARA

 

Jepara – Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) adalah rencana tata ruang pembangunan di tingkat kelurahan/desa untuk kurun waktu 5 tahun, yang disusun berdasarkan aspirasi, kebutuhan dan cita‐cita masyarakat untuk memperbaiki kondisi lingkungan permukiman mereka, serta mendukung kesiap‐siagaan masyarakat terhadap bencana.

Terdapat 19 indikator RPLP berkualitas baik. Pertama, memakai data baseline update, ke-dua deliniasi kumuh hasil kesepakatan dan kajian lapang. Ke-Tigaterdapat profil permukiman, ke-empat ada profil permukiman kumuh, ke-lima ada peta tematik infrastruktur, ekonomi, dan sosial. Ke-enam ada investasi yang sejalan dengan data baseline dan persoalan. Tujuh memuat kajian safeguard tentang sosial dan lingkungan, ke-delapan ada analisis potensi dan masalah keterkaitan 7 aspek dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sembilan memuat kajian kebijakan kota masuk dalam dokumen RP2KPKP/SIAP dan persoalan permukiman dan kekumuhan kelurahan dijabarkan dalam dokumen RPLP. Sepuluh harmonisasi/sinkronisasi dengan perencanaan kawasan kumuh kota. Ke-sebelas RPLP telah dikonsultasikan di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Dua belas RPLP telah dilakukan harmonisasi/sinkronisasi antar kelurahan yang berbatasan di bawah koordinasi camat. Tiga belas dokumen telah disahkan sebagai bagian perencanaan kelurahan dan diimplementasikan. Ke-empat belas memiliki rencana kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun dengan menampilkan sumber pembiayaan kolaboratif. Lima belasmerupakan rencana kegiatan prioritas tahunan, dan telah dilakukan simulasi pengurangan kumuh utama secara efektif. Ke-enam belas ada rencana pencegahan kumuh. Tujuh belas ada rencana livelihood. Delapan belas, ada Aturan Bersama dan ke-sembilan belas ada rencana pengelolaan kawasan.

Untuk mencapai kondisi sepertidi atas maka di Kelurahan Bulu Kabupaten Jepara telah melaksanakan kegiatan Review RPLP.Meski dalam keterbatasan karena kondisi pandemi BKM, TIPP dan para relawan tetap bersemangat melakukan kegiatan dengan harapan apa yang dihasilkan dari perencanaan RPLP menghasilkan perencanaan yang dapat di akomodir program-programnya.

Diharapkan RPLP yang telah di kaji ulang mencerminkan data yang mendekati sempurna untuk menjadi skenario penanganan kumuh yang saling melengkapi dan sinkron rencana investasi dan kegiatan sehingga RPLP terkonsolidasi menjadi “Satu Kesepahaman, Satu Perencanaan dan Satu Data.”.

 

TIPP – BKM BINA MULYA UTAMA

KEL.BULU KAB. JEPARA

By , ago